JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Kemas Al Farabi angkat bicara mengenai Pemprov Jambi yang hanya mendapat alokasi dana CSR sebesar Rp 9 Miliar dari Perusahaan tambang batu bara dari Kementerian ESDM.
Kata dia, Pemerintah Pusat tidak perhatian dengan permasalahan angkutan batu bara yang ada di Jambi.
"Saya menilai pemerintah pusat terkesan tidak perhatian terhadap problematika yang dirasakan masyarakat, saya minta sudahilah kunjungan Presiden, Wakil Presiden cuma meninjau Candi Peninggalan Abad 11 atau hanya ke Pasar Angsoduo tapi tidak memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat kita," katanya kepada Jambi Independent pada Selasa, 13 Desember 2022.
Politisi PKB ini kemudian membandingkanperhatian Pemerintah Pusat yang menggelontorkan dana Triliunan kepada daerah lain.
BACA JUGA:Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman Bicara Evaluasi 3 Pj Bupati, Begini Katanya
"Bantulah dana APBN untuk infrastruktur Jambi seperti Danau toba dana APBN mencapai Rp 4 Trilyun lebih, sirkuit di Lombok Rp 2,5 triliun, kunjungan pejabat negara ke Jambi terkesan hanya seremonial belaka seperti penanugerahan gelar adat, tidak menyentuh kepentingan rakyat Jambi acara-acara seremonial seperti itu," tambahnya.
Kemas menyarankan, agar sebaiknya pejabat negara berkinjung melihat kemacetan disinpang tembesi dan melihat jalan- jalan yang rusak daripada cuma acara formalitas saja.
"Saya berpendapat provinsi jambi perlu melakukan perbaikan tata kelola SDA terutama persoalaan batubara karena produksi batubara provinsi Jambi jika mengacu data tahun 2021 mencapai 12 juta ton, urutan terbanyak di kabupaten sarolangun kemudian Batanghari, Bungo dan Tebo," pungkasnya. *