Apalagi kalau memang tidak memberi manfaat apapun, baik dari aspek ekonomi, dan keselamatan warga. Dirinya mengaku mendapat laporan, tentang adanya korban jiwa akibat angkutan batu bara di Provinsi Jambi.
“Satu nyawa sangat berharga. Apalagi banyak nyawa jadi korban,” tegasnya. Menurutnya dalam hal ini, sebaiknya Gubernur Jambi Al Haris mengambil sikap tegas. Stop batu bara.
BACA JUGA:Jangan Salah, Ini Daftar Harga BBM di Jambi 23 Januari 2023, Ada yang Turun Rp1.100/liter, Cek SPBU
BACA JUGA:5 Tips Menjaga Kesehatan saat Rayakan Imlek 2023, Gong Xi Fa Cai
“Yang mengeluarkan izin itu Kementerian ESDM. Gubernur minta Menteri ESDM. Kalau (Menteri ESDM) tidak mencabut izin, stop saja,” kata dia.
Dia kembali mengingatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, untuk mengkaji lagi keberadaan tambang batu bara di Provinsi Jambi. “Kalau tidak memberikan manfaat, ditutup saja,” kata dia.
Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani keluhkan angkutan batu bara di Jambi. Wakil Gubernur Jambi keluhkan angkutan batu bara di Jambi di hadapan Komisi V DPR RI.
Wakil Gubernur Jambi keluhkan angkutan batu bara di Jambi, pada kunjungan Komisi V DPR RI ke Kabupaten Batanghari, Kamis 19 Januari 2023.
BACA JUGA:Terbaru Dari WhatsApp, Kini Bisa Buat Status Menggunakan Suara Loh
BACA JUGA:Gawat, Sekda Provinsi Jambi Sudirman Sebut Stiker Nomor Lambung Angkutan Batu Bara Rawan Pemalsuan
Orang nomor dua di Provinsi Jambi ini menyampaikan bahwa kondisi jalan nasional di Provinsi Jambi memprihatinkan.
Abdullah Sani mengatakan, angkutan batu bara di Jambi dengan kuota dan tonase yang besar, membuat kondisi jalan nasional di Provinsi Jambi memprihatinkan.
“Sama-sama kita tahu, dengan kuota dan tonase yang besar, mobilnya tidak sedikit yang melintas, tentunya ini perlu segera menjadi perhatian," ujar Abdullah Sani, di hadapan Komisi V DPR RI.
Abdullah Sani berharap, dengan kunjungan yang dilakukan Komisi V DPR RI di Provinsi Jambi ini, dapat menjadi perhatian dan ada perbaikan jalan.
“Berharap kunker Komisi V ini dapat memberikan hasil perbaikan terhadap jalan nasional, khususnya jalan nasional di Provinsi Jambi,” tandasnya. *