“Kalau tidak juga bisa diselesaikan, kami minta bentuk Pansus Batu Bara,” katanya.
BACA JUGA:Pejabat dan ASN Dilarang Buka Bersama, Ini Respons Waka DPRD Provinsi Jambi
BACA JUGA:Deretan Zodiak yang Miliki Sifat Paling Intuitif
Dia juga mempertanyakan efektifitas jalan alternatif di Simpang Karmeo menuju Kilangan.
Apalagi sebelumnya ada pernyataan bahwa jalan alternatif itu boleh digunakan angkutan batu bara dalam keadaan tanpa muatan.
“Kami menolak jalan yang dianggarkan di APBD itu, dipakai untuk angkutan batu bara,” katanya.
Selain PPP, Fraksi PKB dan PKS juga mengeluarkan pernyataan pembentukan Pansus Batu Bara.
BACA JUGA:Sedih, Timnas U20 Resmi Dibubarkan, Ini yang Disampaikan Shin Tae Yong ke Jokowi
BACA JUGA:Kilang Minyak Pertamina Dumai Meledak, Ini Penjelasan Mengenai Distribusi dan Stok BBM di Sumatera
Semelumnya, Evi Suherman dari Fraksi PPP-Berkarya sudah lebih dulu dengan tegas menyampaikan akan membentuk Pansus Batu Bara ini.
Kata dia, seharusnya pemerintah bukan malah memprioritaskan perusahaan batu bara. “Batu bara itu perusahaan besar, bukan mereka yang diprioritaskan pertama,” kata dia.
Justru kata Evi, yang paling harus dipikirkan adalah masyarakat. “Kan kasian mereka bawa hasil tani, lama di jalan, akhirnya tidak bisa dijual dengan harga yang pantas. Kenapa harus perusahaan batu bara itu yang dipikirkan, silahkan mereka tunggu jalan khusus selesai, silahkan lewat sungai,” katanya.
Evi mengatakan, usulan pembentukan Pansus, secepatnya akan dikirimkan ke pimpinan dewan. “Saya minta, kawan-kawan mendukung, agar Pansus ini terlaksana. Karena kita sudah anggarkan Rp 2 miliar untuk masalah kemacetan, bahkan kita belikan mobil. Tapi hasilnya, tidak ada,” katanya.
BACA JUGA:Rezeki Mengalir Deras, Ini 5 Zodiak Paling Tajir di April 2023
BACA JUGA:Promo JSM Alfamart Hari ini, Sirop Marjan mulai dari Harga Rp 10 Ribu-an
Dia mengatakan, kondisi yang sangat parah, macet total hingga stagnan, adalah persoalan serius yang harus segera diatasi. *