Ditanya terkait klaim Pemkot Jambi stockpile di Aur Kenali yang tak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayahnya (RTRW), John menyebut jika sudah ada pengajuan izin dari PT SAS pihaknya akan membicarakan dengan Pemkot.
BACA JUGA:Sejak Pagi, Ribuan Kader PDIP Provinsi Jambi Padati Gedung RCC Kota Jambi
"Kita belum koordinasi karena pengembang belum melaporkan, Artinya jika itu melanggar (RTRW) Pemkot berwenang untuk menghentikan," katanya.
Ia tak memungkiri jika sudah melanggar ketentuan, pilihannya adalah stockpile batu bara itu harus pindah ke lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.
"Itu wilayah Pemkot, tapi jika tak sesuai RTRW tentu harus pindah lokasi karena sudah ketentuan pemerintah," tegas John.
Masih kata John, molor atau tidaknya kelanjutan pekerjaan Stockpile saat ini tergantung pada PT SAS.
BACA JUGA:5 Zodiak Paling Kutu Buku, Suka ke Perpustakaan dan Suasana Tenang, Gak Suka Berisik
BACA JUGA:Miris, Siswa Tewas saat Ikut MPLS, Polisi Tetapkan Kepala Sekolah Tersangka
"Mereka cepat tidak mengurusnya, karena di PTSP dan Pemkot Jambi juga punya Standar Operasional Prosedur," sebutnya.
Kendati demikian, di luar masalah stockpile, menurut John untuk jalan khusus terus berproses.
Seperti PT Inti Tirta yang sudah membuka lahan 15,3 kilometer namun masih terkendala sedikit lantaran ada jembatan yang masih belum selesai.
Di mana jika jembatan selesai akan meningkat menjadi 56 kilometer.
PT SAS sudah buka lahan di Mendalo, dan PT Putra Bulian Properti sudah berjalan.
BACA JUGA:Sejak Pagi, Ribuan Kader PDIP Provinsi Jambi Padati Gedung RCC Kota Jambi