Kentut hingga Sendawa Sapi akan Dikenakan Pajak di Selandia Baru

"Belum ada negara lain di dunia yang mengembangkan sistem untuk penetapan harga dan pengurangan emisi pertanian, sehingga petani kami akan mendapat manfaat dari menjadi penggerak pertama,” kata Ardern. 

“Pemotongan emisi akan membantu petani Selandia Baru untuk tidak hanya menjadi yang terbaik di dunia tetapi juga yang terbaik untuk dunia," sambungnya.

BACA JUGA:Gubernur Jambi Al Haris Terus Upayakan Selesaikan Permasalahan Angkutan Batu Bara

BACA JUGA:Kota Jambi Banjir Lagi, Kondisi Drainase Tak Layak

Pemerintah telah menerima sebagian besar rekomendasi dari kemitraan dan memasukkan umpan balik dari Komisi Perubahan Iklim, tetapi menolak proposal dari petani bahwa mereka memainkan peran penting dalam menetapkan harga emisi mereka sendiri.

Di bawah rencana yang diusulkan, pada tahun 2025, petani yang memenuhi ambang batas untuk ukuran kawanan dan penggunaan pupuk, akan diminta untuk membayar retribusi yang akan ditetapkan pemerintah setiap satu hingga tiga tahun, atas saran dari Komisi Perubahan Iklim dan petani.

Harga akan dipengaruhi oleh kemajuan negara tersebut dalam memenuhi janji internasionalnya untuk mengurangi metana sebesar 10% pada tahun 2030, turun dari level tahun 2017. Itu datang bersamaan dengan target emisi nol bersih untuk tahun 2050.

Semua pendapatan dari retribusi akan digunakan untuk teknologi baru, penelitian dan pembayaran insentif kepada petani yang mengadopsi praktik ramah iklim.

BACA JUGA:Kota Jambi Banjir Lagi, Kondisi Drainase Tak Layak

BACA JUGA:Gedung Bersama di Tanjab Timur Sering Dijadikan Tempat Mabuk

Dokumen konsultasi akan ditandatangani oleh kabinet pada awal 2023. Jika rencana itu berhasil, itu bisa mengakhiri pertempuran panjang antara petani dan pembuat kebijakan yang muncul pada 2003 di bawah pemerintahan mantan Partai Buruh.

Perdana menteri saat itu, Helen Clark, mengusulkan pajak pada semua ternak untuk emisi metana mereka, yang dikenal sebagai "pajak kentut", yang memicu oposisi keras dari para petani dan akhirnya ditinggalkan.

"Ini merupakan perjalanan yang sangat panjang dan sudah lewat waktu yang kami tempuh,” kata James Shaw, menteri perubahan iklim dan ketua bersama Partai Hijau, seraya menambahkan bahwa bekerja dengan petani untuk mengurangi emisi adalah prioritas, daripada mengandalkan mengimbangi emisi melalui kehutanan.

"Ini lebih baik daripada 'penghalang' membawa pertanian ke dalam Skema Perdagangan Emisi, yang dapat melihat agribisnis hanya mengimbangi emisi pertanian tanpa membuat perubahan aktual untuk mengurangi emisi di pertanian," kata Shaw.

BACA JUGA:Risiko Stroke Turun 13 Persen dengan Rutin Konsumsi Buah dan Sayur Setiap Hari

Sumber: disway.id