Tanggapi Usulan Kenaikan Biaya Haji, Ini Kata Wakil Ketua Komisi VII DPR

Dikatakannya, nilai manfaat adalah hak seluruh jamaah haji Indonesia, termasuk lebih dari lima juta jamaah yang masih menunggu antrean berangkat.

Ace menegaskan, pihaknya tidak ingin nilai pokok keuangan dan nilai manfaat jamaah haji tahun depan dan seterusnya terpakai untuk jamaah haji tahun ini.

BACA JUGA:Arti Mimpi Mengendarai Mobil, Bisa Jadi Ada Tantangan dalam Hidup

BACA JUGA:Jalan Nasional di Jambi Rusak, Gegara Angkutan Batu Bara Kelebihan Muatan, Ini Penjelasan Ditjen Bina Marga

Lebih lanjut, Ace juga meminta agar BPKH untuk memastikan ketersediaan dana haji yang diperuntukkan sebagai nilai manfaat untuk haji tahun ini.

Dikatakannya, besaran nilai manfaat yang diusulkan 30 persen apakah masih mungkin mengalami perubahan komposisi menjadi lebih besar atau tidak.

Saat ini, Komisi VIII DPR RI masih akan membahas dengan pihak-pihak terkait mengenai pembiayaan haji tahun 2023 pada pekan ini.

Dikatakan Ace, dalam minggu ini pihaknya akan rapat dengan Dirjen Haji dan Umroh, Kementerian Kesehatan, pihak maskapai penerbangan, dan PT Angkasa Pura, serta pihak-pihak lain yang terkait layanan haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, terutama tentu dengan pihak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

BACA JUGA:Begini Cara Cek Penerima Bansos PKH dari Pemerintah, Lengkap dengan Syaratnya

BACA JUGA:Pemerintah akan Kembali Memberikan 5 Jenis Bansos ini untuk Masyarakat

Ace menyebutkan, BPIH tahun 2023 ditargetkan rampung pada 13 Februari mendatang dan diharapkan BPIH sudah dapat diputuskan bersama dan telah resmi ditetapkan.

Pihaknya, kata Ace, memiliki target 13 Februari 2023 BPIH tahun ini bisa diputuskan bersama dan sudah fixed.

Sumber: