Dinas PUPR Jambi Pacu Penanganan Banjir Kota, Kadis Muzakkir Dampingi Gubernur Sambut Komisi V DPR RI

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengatasi persoalan banjir perkotaan kembali ditegaskan melalui sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jambi dengan jajaran legislatif pusat. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Muzakkir, mendampingi langsung Gubernur Jambi Al Haris saat menerima kunjungan kerja dari rombongan Komisi V DPR RI, Senin 14 April 2025.

Kunjungan strategis ini menjadi bagian dari evaluasi lapangan terhadap progres pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, khususnya pembangunan Stasiun Pompa Air Sungai Asam yang terletak di wilayah rawan genangan Kota Jambi. Proyek ini menjadi bagian integral dari skema besar penanggulangan banjir yang telah lama dinantikan masyarakat ibu kota provinsi.

Dalam peninjauan itu, Muzakkir menyampaikan kesiapan penuh Dinas PUPR dalam menjalankan arahan Gubernur untuk mempercepat tahapan teknis dan administrasi pembangunan, khususnya dalam hal pembebasan lahan yang menjadi kunci percepatan pembangunan kolam retensi dan infrastruktur pendukung lainnya.

“Dinas PUPR tidak hanya mengawal sisi teknis konstruksi, tapi juga memastikan seluruh proses, termasuk pembebasan lahan, berjalan sesuai aturan, cepat, transparan, dan tanpa hambatan hukum. Tahun ini kami telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk percepatan pembebasan lahan di sekitar Pintu Air Sungai Asam,” ujar Muzakkir.

BACA JUGA:Serem! Permen Karet yang Kamu Kunyah Ternyata Bisa Picu Penyakit Berbahaya

BACA JUGA:Valverde Cetak Gol di Menit 90+3! Real Madrid Tundukkan Athletic Bilbao 1-0 di La Liga

Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Ir. Ridwan Bae tiba di Bandara Sultan Thaha Saifuddin sekitar pukul 10.40 WIB dan langsung menuju lokasi-lokasi proyek strategis yang menjadi fokus pengendalian banjir. Selain Sungai Asam, kunjungan juga menyasar titik-titik drainase utama yang selama ini menjadi langganan banjir saat musim hujan.

Ridwan Bae menegaskan pentingnya peran aktif instansi teknis seperti Dinas PUPR dalam menyelesaikan hambatan administratif, terutama pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala utama tertundanya pembangunan sistem drainase terpadu.

“Pembangunan kolam retensi dan pintu air adalah bagian dari solusi permanen. Kendala utamanya adalah lahan. Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR harus berada di garda depan menyelesaikan ini,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI asal Jambi, H. A. Bakri, menambahkan bahwa masterplan sistem pengendalian banjir sebenarnya telah rampung sejak 2016. Namun progresnya lambat karena tumpang tindih kewenangan dan belum adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota.

BACA JUGA: Bantai Tuan Rumah, Uzbekistan Juara Piala Asia U-17 2025 di Tengah Drama Dua Kartu Merah

BACA JUGA:1 Orang Alami Luka Bakar, Akibat Kebakaran Rumah Dekat SMAN 3 Kota Jambi

“Sudah saatnya kita bersatu. Penanganan banjir butuh tindakan kolektif. Dengan sinergi lintas lembaga, pembangunan drainase terintegrasi dan kolam retensi bisa segera terealisasi,” ujar Bakri.

Selain jajaran legislatif pusat, kunjungan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat daerah, antara lain Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, serta perwakilan kementerian teknis dan mitra kerja Komisi V DPR RI.

Dinas PUPR Provinsi Jambi melalui peran aktif Kadis Muzakkir terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim. Pengendalian banjir di Sungai Asam menjadi bagian dari prioritas strategis Pemprov Jambi dalam menjaga keberlangsungan kawasan permukiman dan fasilitas umum di Kota Jambi.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan pengawalan dari pemerintah pusat, diharapkan proyek ini bisa segera rampung dan membawa dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mengurangi risiko banjir di kawasan padat penduduk seperti Jelutung, Pasar, dan Alam Barajo.

Sumber: