Senada itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sutan Riska Tuanku Kerajaan menerangkan regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
BACA JUGA:Pihak PT ATM Angkat Bicara Terkait Galian C di Wilayah Ulu Tanjab Barat
BACA JUGA:Ramalan Zodiak Hari ini, Aries Terlalu Repot
Pusat dan daerah mencari win-win solution-nya dan nanti berkoordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan.
"Masalah keuangan ini harus dibahas detail agar tidak membuat daerah-daerah tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN," ungkap Sutan yang juga bupati Dharmasraya.
Pada rapat tersebut juga hadir Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya.
Pada rapat tersebut pemerintah pusat dan daerah sepakat dengan opsi penyelesaian honorer.
BACA JUGA:Jangan Sampai Ketinggalan, PT Freeport Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk 3 Posisi
BACA JUGA:Tidak Sama, ini Beda Rematik dan Asam Urat, Jangan Sampai Salah
Menurut Arya Bima, kesepakatan dalam rakor tersebut akan dituangkan dalam regulasi.
"Baik pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas dan Pelaksana tugas (Plt.), lalu Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana serta asosiasi pemda sudah sepakat dengan opsi penyelesaian honorer," katanya, mengutip JPNN.com, pada Sabtu 21 Januari 2023.
Terkait penyelesaian honorer tersebut Arya mengatakan salah satunya adalah mengenai pembiayaan.
Salah satu yang diatur dalam payung regulasi adalah terkait isu-isu pembiayaan.
BACA JUGA:Ada Nama Penerima Bansos PKH yang akan Dihapus Tahun Ini, Ketahui Penyebabnya, Cek Nama Anda
BACA JUGA:Catat, Segini Tarif dan Daftar 7 Gerbang Tol Cisumdawu
Seperti diketahui, pembiayaan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih menjadi polemik.