JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pada pesta demokrasi Pilkada kali ini, fenomena menarik muncul di kalangan mahasiswa. Banyak dari mereka memilih untuk tidak pulang ke kampung halaman dan melewatkan kesempatan untuk memberikan hak suara.
Fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan: apa yang menyebabkan mahasiswa enggan berpartisipasi langsung dalam Pilkada di daerah asal mereka?
Mhd Iidfi Hanif salah satu tokoh mahasiswa kerinci mengajukan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa/i yang memilih tidak pulang kampung dan ia mengatakan salah satu penyebab utama adalah kendala logistik dan biaya perjalanan.
Banyak mahasiswa tinggal di kota atau daerah yang jauh dari kampung halaman mereka. Dengan jadwal akademik yang padat, pulang kampung untuk memberikan suara sering kali dianggap tidak praktis, terlebih jika membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit.
BACA JUGA:Pemda DKI Jakarta Wacanakan Retribusi untuk Kantin Sekolah: Langkah Optimalisasi Pendapatan Daerah
BACA JUGA:Kabar Baik untuk Guru: Gaji ASN dan Non-ASN Akan Naik Mulai 2025
Selain itu, kesadaran politik yang rendah juga menjadi faktor signifikan. Beberapa mahasiswa merasa bahwa suara mereka tidak akan memberikan dampak besar pada hasil Pilkada, sehingga memilih untuk tetap tinggal dan melanjutkan aktivitas sehari-hari.
Dalam situasi ini, kurangnya edukasi politik mengenai pentingnya partisipasi pemilih menjadi tantangan.
Ada pula mahasiswa yang merasa tidak memiliki kedekatan emosional dengan calon pemimpin di daerah asal.
Tinggal di kota lain selama bertahun-tahun membuat mereka merasa lebih terkoneksi dengan isu-isu di tempat tinggal mereka saat ini daripada di kampung halaman.
Tidak ketinggalan, kemudahan teknologi dan informasi juga turut berperan. Sebagian mahasiswa merasa bahwa mengikuti perkembangan Pilkada secara online sudah cukup tanpa harus terlibat secara langsung. Padahal, tanpa kehadiran mereka di TPS, hak suara mereka tidak dapat tersalurkan.
Setelah bertanya kepada mahasiswa yang tetap di perantauan dan enggan memilih pulang kampung untuk memilih pemimpinnya. Mhd Iidfi Hanif berharap pemerintah mendengarkan keluh kesah tentang hal ini dan Mhd Iidfi Hanif juga mengatakan.
BACA JUGA:Kebijakan PPN: Presiden Prabowo Bisa Turunkan Tarif Hingga 5% Meski Ada Rencana Kenaikan
BACA JUGA:Warner Bros. dan New Line Cinema Hadirkan Mortal Kombat 2: Film Lebih Sadis dan Hanya untuk Dewasa
"Fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam menggerakkan generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan kesadaran pentingnya suara mereka dalam menentukan masa depan daerah, termasuk kemudahan akses fasilitas seperti e-voting atau TPS khusus perantau. Hanya dengan cara ini, partisipasi mahasiswa dalam Pilkada di masa depan dapat lebih optimal." Ucapnya