Kunker Komisi V DPR RI, Maulana Tegaskan Komitmen Besar Benahi Infrastruktur Kota Jambi

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Dalam upaya memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan infrastruktur dan banjir di Kota Jambi, Wali Kota Jambi, dokter Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dan Gubernur Jambi Al Haris, menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi V DPR RI.

Kegiatan inspeksi yang berlangsung pada Senin 14 April 2025 ini menyoroti berbagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Jambi.

Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae (F-Golkar-Sultra), dihadiri pula oleh sejumlah anggota lintas fraksi, termasuk Edi Purwanto (F-PDIP) dan A. Bakri H.M (F-PAN) dari daerah pemilihan Provinsi Jambi - yang ingin memastikan bahwa aspirasi masyarakat terkait isu banjir dan pembangunan infrastruktur terlontar secara langsung ke aparat penentu kebijakan.

Rombongan inspeksi diawali dengan peninjauan Pintu Pengendali Banjir Sungai Asam, yang selama ini menjadi titik krusial dalam pengendalian banjir di Kota Jambi. Dalam pendampingan tersebut, perwakilan dari BWSS VI Jambi dan Kementerian Pekerjaan Umum memberikan paparan mengenai kondisi dan rencana perbaikan infrastruktur yang diharapkan mampu meredam dampak banjir saat intensitas curah hujan tinggi.

BACA JUGA:Mutasi Polri, Ini Astamaops Baru, Pengganti Komjen Imam Sugianto

BACA JUGA:Usai Ketua PN Jaksel, Giliran 3 Hakim Jadi Tersangka Kasus Korupsi Putusan Lepas CPO

Tak hanya itu, Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza juga turut mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI itu ke Tol Jambi-Rengat dan Tol Jambi-Palembang. Hal itu juga menegaskan sinergi antar instansi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi penggerak utama mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Usai turun lapangan, anggota Komisi V DPR RI ini melanjutkan rapat bersama Pemrov dan Pemkot Jambi serta stakeholder terkait lainnya di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maulana mengungkapkan kebanggaannya atas hadirnya rombongan Komisi V DPR RI sebagai wujud representasi masyarakat kepada pemkot.

"Saya bangga atas kunjungan ini. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama dalam membenahi infrastruktur dan menangani permasalahan banjir yang selama ini menyulitkan warga,” ujarnya.

BACA JUGA:Atasi Banjir, Pemkot Jambi Alokasikan Rp5 Miliar untuk Pelebaran Sungai Asam

BACA JUGA:Al Haris Tegaskan Jalan Tol Jambi-Palembang adalah Nyawa Ekonomi Rakyat Jambi

Menurut Maulana, upaya penanganan banjir di Kota Jambi telah menunjukkan langkah konkret melalui kerja sama dengan BWSS VI Jambi dalam normalisasi aliran Sungai Asam.

"Kami telah mengirimkan surat dan menyiapkan dana pendampingan sebesar 1,8 miliar rupiah untuk mendukung normalisasi aliran. Ini merupakan awal komitmen nyata dari pemerintah kota dalam mengatasi persoalan banjir,” tambahnya.

Wali Kota Jambi itu juga menyoroti kondisi kritis di aliran Sungai Asam yang saat ini mengalami penyempitan dan memerlukan dana sekitar 75 miliar rupiah untuk pembebasan dan ganti rugi lahan.

“Pak Gubernur telah mengusulkan 25 miliar dari Provinsi dan 5 miliar dari Kota, sedangkan dana sisanya kami usahakan melalui koordinasi dengan Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR agar program pembebasan lahan ini dapat segera terealisasi," pungkas Maulana.

BACA JUGA:BPHTB Dua Hari Selesai! Wali Kota Jambi Terobos Sistem Administrasi Jual Beli Properti

BACA JUGA:Direktur Utama BRI Hery Gunardi Terpilih Menjadi Ketua Umum PERBANAS Periode 2024–2028

Menyikapi hal itu, Gubernur Jambi Al Haris memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi siap mendukung apa yang diupayakan Pemkot Jambi dalam mengatasi permasalahan banjir.

"Saat ini tinggal penyelesaian lahan, sementara untuk pekerjaan fisiknya sudah siap untuk dilaksanakan oleh pihak Balai," terang Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menekankan, dari kunjungannya bersama anggota Komisi V lainnya, permasalahan pembebasan lahan di aliran Sungai Asam dan penyediaan kolam retensi menjadi fokus utama, dikarenakan terkendala oleh pembiayaan yang cukup besar.

"Ini adalah sejumlah masalah yang menjadi penyebab banjir, khususnya di Kota Jambi. Oleh karena itu, dari dana 75 Miliar yang dibutuhkan dan 30 Miliar nya telah disepakati oleh Pemprov dan Pemkot. Sisanya kami akan menyakinkan Menteri PUPR untuk merelokasikan anggaran sebesar 45 miliar untuk mengatasi masalah ini,"  tekannya.

BACA JUGA:Koperasi Purna Setia Berjaya Diresmikan, Semangat Purnawirawan Sejalan dengan Visi Presiden Prabowo

BACA JUGA:Apes, Pelaku Curanmor di Tanjab Timur Ini Ditangkap Polisi Saat Mau Jual Motor di Muaro Jambi

Menurutnya, mengatasi permasalahan banjir tidak dapat dikerjakan secara sendiri, namun diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, bersama stakeholder terkait lainnya.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat semua ini bisa tercapai, sehingga permasalahan banjir segera teratasi dan masyarakat merasa nyaman. Saya yakin ditengah efisiensi anggaran yang dilakukan Pak Presiden, beliau akan memprioritaskan hal-hal yang khusus, salah satunya adalah masalah ini yang menyebabkan kesusahan bagi masyarakat," singkatnya.

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja dari Komisi V RI itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz, Kepala BWSS VI Jambi David Partonggo Oloan Marpaung, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarrelly, serta para Kepala Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemprov Jambi dan Kota Jambi.

Sumber: